Fatayat NU Brebes Gelar Pameran Produk Unggulan

Brebes--Untuk menggali potensi dan apresiasi terhadap produk unggulan Kabupaten Brebes, Pengurus Cabang (PC) Fatayat NU Brebes akan menggelar Fatayat Fair dan Parade Seni Budaya. Berbagai hasil produk dari masing-masing Pengurus Anak Cabang (PAC) Fatayat NU ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. 

“Masing-masing PAC menampilkan produk unggulan daerahnya dalam setiap stand pameran,” kata ketua panitia penyelenggara Widiyawati SP di Gedung NU Jalan Yos Sudarso Brebes, Selasa (12/4). 

Menurut Widiyawati, Fatayat NU yang beranggotakan ibu-ibu muda itu memiliki potensi yang luar biasa dalam menciptakan produk-produk unggulan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sehingga perlu diapresiasi lebih jauh dengan jalan pameran agar produktifitasnya makin maju dan meningkat. 

Fatayat Fair dan Parade Seni Budaya yang akan berlangsung pada 17 April mendatang di Islamic Centre Brebes itu sekaligus memperingati Hari Lahir (Harlah) Fatayat NU ke-61. 

Peserta, kata Widiyawati, mendapatkan penilaian langsung dari Dewan juri yang berkompeten dalam bidang tugasnya. Mereka terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja, Tim Penggerak PKK, Dekranasda dan Dinas Perdagangan serta Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kabupaten Brebes. 

Sementara untuk parade seni budaya, meliputi Lomba Qosidah Rebana Tradisional, lomba Mars Fatayat NU, penampilan Drum Band dan Calung.  Peserta lomba qosidah membawakan lagu wajib Dara Fatayat dan lagu pilihan bebas. 

“Wakil Bupati Brebes H Agung Widiyantoro SH MSi direncanakan akan membuka kegiatan tersebut,” ujar Widiyawati yang juga anggota KPU Kabupaten Brebes itu.  

Ketua PC Fatayat NU Kabupaten  Brebes Hj Farrah Evi SE menambahkan, saat ini Fatayat NU Cabang Brebes sedang mengembangkan berbagai produk yang bisa meneguhkan semangat berusaha bagi anggota Fatayat. Berbagai pelatihan dan penyaluran tenaga kerja juga telah dilaksanakan dengan menggandeng kementerian tenaga kerja. 

“Termasuk penyaluran produk, Koperasi Jasmine milik Fatayat NU juga turut mendistribusikannya,” pungkasnya. (was) NU Online

Kang Said: Komitmen NU Menjaga Bangsa Tak Bisa Ditawar Lagi

Jakarta, Kondisi politik nasional yang kian panas tidak akan menyeret NU untuk bersikap inkonstitusional, sebaliknya NU akan menunjukkan konsistensinya menjunjung tinggi konstitusi. "NU paham konstitusi. NU akan kawal proses demokratisasi di Indonesia dengan menjunjung tinggi konstitusi," tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada sambutan Pelantikan PWNU DKI Jakarta 2011-2015 di Hotel Sahid, Jakarta, 9 April 2011.

"Beri kesempatan Presiden SBY menyelesaikan tanggung jawabnya sampai 2014, setelah itu mari kita lakukan suksesi dengan fair, selanjutnya siapa yang dipercaya rakyat. Kecuali jika Presiden benar-benar melakukan pelanggaran serius atas UUD 45 itu soal lain," tambah Kang Said. Tampak hadir Taufiq Kiemas (Ketua MPR RI), Suryadharma Ali (Menteri Agama RI), dan lainnya.

Alumnus Ummul Quro Makkah ini menjelaskan bahwa konsistensi sikap NU ini semata-mata karena bentuk pembelaan dan menjaga tanah air. "Pada 1936, NU menyepakati bentuk negeri ini sebagai Darussalam, negeri yang damai, bukan Darul Islam atau negara Islam," lanjut Kiai kelahiran Cirebon ini.

Bahkan ketika merumuskan Pancasila pun, NU melalui perwakilannya KH Wahid Hasyim juga menyepakati dihapusnya "tujuh kata" dari Piagam Jakarta, yakni mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan saat yang sangat bersejarah bagi NU dan bangsa ini adalah ketika KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan Resolusi Jihad, yakni membela tanah air sama dengan membela agama dan Rasulullah.

"Jadi NU sangat berperan dalam mendirikan bangsa ini. Jangan dianggap NU hanya bisa tahlilan saja," ujar Kang Said yang disambut tawa hadirin. Ia melanjutkan, bahwa komitmen NU terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final. "Komitmen NU bukan hanya basa-basi, tapi sudah menjadi keyakinan," tegas Kang Said meyakinkan hadirin. (bil) NU Online

Pluralisme Gus Dur itu Sosialogis, Bukan Teologis

Jakarta, Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan jika selama ini banyak orang salah dalam menafsirkan dan menuliskan tentang pluralisme yang diperjuangkan oleh Mantan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mereka menerjemahkannyadalam konteks teologis, padahal yang benar adalah sosiologis, kemanusiaan.

Demikian diungkapkan Hasyim Muzadi ketika menerima Zannuba Arifah Chafsoh, KH Ahmad Syahid, Imron Rosyadi Hamid dan Choirul Saleh Rasyid dan jajaran PKB Gus Dur di kediamannya di Pesantren Al-Hikam, Depok, pada Jumat (8/4). Oleh sebab itu menurut Hasyim, pemikiran Gus Dur yang ditulis orang selama ini adalah masih “kata” orang. Bukan menurut NU dan Ulama NU.

Seperti penerimaan Pancasila sebagai asas Negara, itu adalah memang secara syar’ie, karena teks-teks dan substansi nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu, Pancasila itu islami. Dan, yang harus menjelaskan itu adalah Gus Dur dan para ulama NU seperti alm. KH Ahmad Shiddiq selaku Rais Aam PBNU ketika itu.

“Saya sendiri sebagai pekerja dan memenej NU. Nah, setelah tidak lagi menjadi pimpinan NU, maka manhaj-cara pandang pemikiran keagamaan itu secara nyata saya terapkan di Al-Hikam ini. Sebab, NU itu sering hanya ngurusi keranjangnya saja, sedangkan isinya tidak,” ujar Hasyim mengingatkan.

Lebih memperihatinkan lagi orang-orang yang menuslis Gus Dur sekarang ini ada dua kepentingan. Yaitu, untuk kepentingan popularitasnya sendiri dan sebagainya dan agar Gus Dur dan warga NU ini tetap ada di bawah. Baik dalam aspek social politik, kenegaraan, ekonomi, pendidikan dan seterusnya. “Mereka itu ingin agar NU tidak besar dan tidak maju,” tambah Hasyim.

Oleh sebab itulah lanjut Hasyim, agar NU berperan dalam berbangsa dan bernegara ini maka Gus Dur mendirikan PKB. Hanya satu salahnya dalam pendirian PKB itu, kadernya tidak dibai’at, disumpah dan ditraining untuk istiqomah menjaga rumah politik itu. Alhasil, kader PKB yang menjadi pejabat di legislative dan eksekutif akhirnya berani “melawan” orang tuanya, sehingga PKB seperti sekarang ini.

Dengan demikian, Hasyim meminta Yenny melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara ini. Perjuangan Gus Dur harus dilanjutkan. “Jangan lupa berikanlah tempat bagi kader-kader NU sesuai kemampuan masing-masing. Bahwa di organisasi maupun parpol itu 50 persennya harus ada konseptor dan pendobraknya, juga 50 persen manejer,” tutur Hasyim.

Yenny sendiri pada Sabtu (9/4) menggelar Majelis Sholawat Gus Dur di Ciganjur, yang dilakukan setiap awal bulan dan pada Sabtu-Ahad, 9-10 April menggelar Muspimnas PKB Gus Dur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang diikuti oleh 33 pengurus wilayah se-Indonesia.(amf) NU Online

Berislam di Indonesia dan Arab Saudi Jelas Berbeda

Jombang, Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia, Profesor Hamka, memberikan kuliah umum di depan puluhan santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Sabtu (9/4/2011). Hal itu juga sebagai wujud silaturahmi antara Baitul Muslimin dengan Tebuireng.

Di depan puluhan santri, Profesor Hamka membahas masalah hubungan antara agama, negara, dan manusia. "Cara beragama di Indonesia sangat berbeda dengan di Arab Saudi. Karena di Indonesia masyarakatnya plural. Jadi tidak bisa dipaksakan cara beragama di Arab untuk Indonesia," kata Profesor yang juga guru besar UIN (Universitas Islam Negeri) Alaudin, Makasar ini.

Tentang perbedaan itu, ia mencontohkan cara membayar zakat antara di Arab dengan di Indonesia. Kalau di negara Arab, membayar zakat itu menggunakan gandum dan kurma. Namun hal itu tidak terjadi di Indonesia. Pasalnya, dua komoditas itu sangat jarang di Indonesia. "Sehingga membayar zakat di negeri kita bisa dilakukan menggunakan beras," kata Hamka yang notabene Ketua Bidang Pendidikan Agama dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan ini.

Bagaimana dengan posisi negara? dia menjelaskan, dua lembaga tersebut tidak boleh saling mencampuri. Karena dua lembaga tersebut sudah diatur dalam konstitusi. "Jadi negara itu tidak boleh memaksa warganya untuk memeluk agama A atau B. Begitu juga sebaliknya," katanya.

Ia kemudian mencontohkan soal pelaksanaan ibadah haji. Dalam hal itu, negara tidak boleh mewajibkan warga negara untuk melaksanakan ibadah haji. Namun jika ada warga negara yang akan menunaikan ibadah haji, maka negera wajib menyiapkan fasislitasnya.

"Jadi Departemen Agama (Depag) tugasnya melayani umat beragama, bukan mengatur umat bergama," kata Hamka menambahkan seperti dilansir beritajatim.com.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Salahudin Wahid (Gus Solah) memberikan respon positif atas kunjungan Baitul Muslimin ke pondoknya.
"Saya yakin kuliah umum ini sangat bermanfaat bagi seluruh santri Tebuireng," pungkas Gus Solah. (mad/NU Online)